PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK DOWNLOAD

Langsung dan Penyediaan Berbagai Barang dan Jasa Publik Penyediaan Contoh-contohnya antara lain adalah pengadaan proyek-proyek perbaikan. JASA PUBLIK. Prof. Indra Bastian, Ph.D, MBA, Akt. 4. Sistem pengadaan barang dan jasa sektor publik 9. Proses kepemilikan dan penggunaan barang dan jasa. Pengadaan Barang dan Jasa Publik Pengadaan barang dan jasa public adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada.


PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK DOWNLOAD

Author: Kaleigh Gutkowski
Country: Brazil
Language: English
Genre: Education
Published: 3 February 2015
Pages: 290
PDF File Size: 18.79 Mb
ePub File Size: 12.84 Mb
ISBN: 493-1-97133-318-2
Downloads: 65748
Price: Free
Uploader: Kaleigh Gutkowski

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK DOWNLOAD


Kemungkinan pertama adalah minimnya tingkat kepatuhan pejabat negara terhadap prinsip PBJ. Prinsip pengadaan sangat penting dipatuhi. Pertama, karena prinsip tersebut menjadi batasan atas penilaian terhadap pelaksanaan pengadaan.

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK DOWNLOAD

Sebuah pengadaan yang tak akuntabel, misalnya, akan dapat menimbulkan sangkaan-sangkaan pelanggaran hukum. Kedua, dicederainya prinsip pengadaan akan merugikan pelaksana pengadaan sendiri. Sebab, pelaksana akan susah memberikan penjelasan kepada auditor pengadaan barang dan jasa publik kenapa dalam situasi yang umum harus memecah pengadaan dalam item-item yang kecil?

Kemungkinan kedua berulangnya korupsi di PBJ adalah sifat serakah greedy dari pelaksana pengadaan. Korupsi karena kebutuhan corruption by needs mungkin bisa dicegah dengan menerapkan penghargaan dan hukuman rewards and punishments atau insentif dan disinsentif stick and carrot.

Namun, tidak halnya untuk korupsi karena keserakahan corruption by greeds. Korupsi jenis ini sangat sulit diberantas.

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK DOWNLOAD

Pelaku korupsi karena keserakahan tak akan merasa cukup atas apa yang dimilikinya sehingga berusaha untuk mendapatkan lebih banyak lagi dengan jalan melawan hukum.

Keserakahan sering dipicu oleh gaya hidup, lingkungan pertemanan, gengsi jabatan, dan sifat meng-Aku-kan diri.

LKPP - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Cara melawan hukum untuk menambah pundi hartanya atau memuaskan syahwat—yang tak pernah terpuaskan—itu adalah dengan memanipulasi aturan. Seakan-akan proses pengadaannya legal, tetapi sejatinya ilegal. Korupsi karena keserakahan semakin menjadi benalu apalagi ketika ditopang dengan aji mumpung.

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK DOWNLOAD

Hal ini karena sejak UU No. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menjadi sumber praktik KKN adalah pengadaan barang dan jasa.

  • Economic Development - Michael P. Todaro, Stephen C. Smith - Google Livros
  • E-Procurement di Indonesia: Pengadaan Barang secara Elektronik - LPSE Pusat - Google Livros

Setiap tahun pemerintah membelanjakan ratusan triliun untuk pengadaan barang dan jasa ini. Dilihat dari segi jumlahnya maka pengadaan barang dan jasa memang merupakan kegiatan yang rentan terhadap praktik KKN. Berbagai pemberitaan media massa, temuan hasil audit yang dilakukan oleh BPK dan juga berbagai perkara pengadaan barang dan jasa publik disidangkan oleh pengadilan yang menyangkut pengadaan barang dan jasa menunjukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kegiatan pemerintah ini.

Pengadaan Barang Jasa

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab mengapa pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa publik dilakukan oleh pemerintah selama ini masih sarat dengan KKN. Sebagaimana dikemukakan oleh Bank Dunia, faktor-faktor yangmempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia adalah: Selain bersumber dari birokrasi, persoalan pengadaan barang dan jasa juga muncul karena para vendor belum memahami secara baik hak dan kewajiban mereka.

Kepres ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari peraturan pengadaan barang dan jasa yang sudah ada sebelumnya, yaitu: Demokrasi pengadaan barang dan jasa publik dimensi poltik tersebut juga menghendaki dibelakukannya demokrasi pada aspek yang lain, terutama dalamkehidupan birokrasi.

Idealisasi darimakin demokratisnya birokrasi publik di Indonesia adalah diwujudkannya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance GG. Data-data yang ada menunjukan bahwa sejak aturan baru tersebut diberlakukan berbagai kasus KKN dalam pengadaan barang dan jasa terus mengalami penurunan.